KRITISNYA POPULASI ORANGUTAN DI TAMAN NASIONAL KUTAI - KALIMANTAN TIMUR

From: Wahyuni Mangoensoekardjo
Date: Wed, 13 May 2009 11:27:22 +0700 (WIT)
Subject:SIARAN PERS: KRITIS, POPULASI ORANGUTAN DI TAMAN NASIONAL KUTAI - KALIMANTAN TIMUR


SIARAN PERS
Untuk disiarkan segera pada tanggal 13 Mei 2009


KRITIS, POPULASI ORANGUTAN DI TAMAN NASIONAL KUTAI - KALIMANTAN TIMUR


Centre for Orangutan Protection (COP) mendesak Komisi Pemberantasan
Korupsi untuk bertindak cepat menegakkan hukum guna menyelamatkan populasi
terakhir Orangutan sub species morio (Pongo Pygmaeus Morio) yang berada di
Taman Nasional Kutai - Kalimantan Timur. Jumlah orangutan di Taman
Nasional Kutai diperkirakan 600 individu pada tahun 2004, namun karena
massive-nya perusakan maka populasi yang tersisa diperkirakan hanya
tinggal 30 - 60 individu. Saat ini mereka hanya tersisa di blok Prevab -
Mentoko yang dipisahkan oleh sungai Sengata / Papa Charlie dengan
perusahaan tambang batubara Kaltim Prima Coal.


Para politisi dan pejabat pemerintah telah mensponsori dan membiarkan
tindak kejahatan yang terus menerus terjadi di sana hingga hari ini.
Pemerintah Daerah Kalimantan Timur dengan seijin Departemen Kehutanan
membangun jalan poros Bontang - Sengata sepanjang 60 km membelah Taman
Nasional Kutai pada tahun 2002. Pembangunan ini telah menghancurkan
habitat orangutan dan mengundang perambahan besar - besaran. Diperkirakan,
22.000 - 70.000 orang telah merambah dan menduduki Taman Nasional Kutai.
Ironisnya, Pemerintah malah menetapkan kawasan yang dirambah menjadi desa
dan kecamatan seluas 23.712 hektar.


“Taman Nasional Kutai sedang berubah menjadi sebuah kota yang lengkap
dengan lapangan terbang, stasiun bahan bakar, pasar, menara telepon
seluler (BTS), terminal bis, lokalisasi pelacuran. Hanya waktu yang akan
membuktikan, apakah orangutan bisa bertahan di sana atau tidak,” kata Yon
Thayrun, Habitat Campaign Manager COP.


“Akar persoalan di Taman Nasional Kutai adalah penyalahgunaan kekuasan
untuk mendapatkan keuntungan politik dan ekonomi. Guna memenangkan
dukungan dalam Pemilihan Kepala Daerah, para kandidat dan para pejabat
menarik dukungan masyarakat dengan memobilisasi pendudukan kawasan Taman
Nasional. Strategi bagi - bagi tanah gratis tersebut berhasil. Solusi
terbaik untuk Taman Nasional Kutai adalah menangkap dan memenjarakan para
politisi dan pejabat korup tersebut. Ini akan membuat para pendukungnya
meninggalkan lahan jarahan dan menghentikan aktivitas illegalnya,“ lanjut
Yon Thayrun.

Informasi lebih lanjut harap menghubungi:

YON THAYRUN
Habitat Campaign Manager - Centre for Orangutan Protection
email : yon.thayrun@cop.or.id
mobile : +628121998050


CATATAN UNTUK REDAKSI:
1. Menteri Kehutanan akan merekonstruksi Taman Nasional Kutai (evaluasi
luas kawasan, keanekaragaman hayati dan prospek pengembangan Kalimantan
Timur).
2. COP mempublikasikan “white paper” yang menyertai siaran pers ini.


Population and Habitat Viability Assessment (PHVA) 2004 dan Orangutan
Action Plan 2007 - 2017.
Balai Taman Nasional Kutai memperkirakan 60 individu. Stasiun Riset Kakap
memperkirakan 30 individu.
Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur menyatakan bahwa jumlah perambah
mencapai 22.000 pada tahun 2007. LSM Bebsic dan Bikal menyatakan bahwa
jumlah perambah mencapai 70.000 pada Januari 2009.
SK Gubernur Kaltim No. 6 / 1997 menetapkan 2 kecamatan dengan 7 desa di
dalam Taman Nasional Kutai.

http://orangutanprotection.com/indexina.php?menu=show_weblog.php&id=53&lang=ina


WAHYUNI MANGOENSOEKARDJO
and orangutan

COP I Centre for Orangutan Protection
World Trade Centre Complex
Wisma Metropolitan II, 6th Floor
Jalan Jenderal Sudirman Kav.29
Jakarta 12920 INDONESIA
T / F : +6221 7395877
E: yuyun@cop.or.id
www.cop.or.id

Kronologis Penangkapan Paksa Aktivis WALHI, 11 Mei 2009

From: Luluk Uliyah
Date: Mon, 11 May 2009 20:41:27 -0700 (PDT)
Subject:Kronologis Penangkapan Paksa Aktivis WALHI, 11 Mei 2009

Kronologis Penangkapan Paksa Aktivis WALHI, 11 Mei 2009

11.00 Wita, peserta solidaritas sepakat kembali ke hotel meneruskan kegiatan, Tiba-tiba polisi menangkap dan menaikkan beberapa peserta solidaritas, termasuk dua aktivis Walhi, Berry Nahdian F dan Erwin Usman. Beberapa saat terjadi tarik menarik antara aparat dan anggota nelayan, tapi dengan paksa Polisi berhasil membawa dua aktivis tersebut. Polisi bermaksud merampat atribut aksi tapi berhasil dihalangi, setelah negosiasi panjang.

18.00 Wita – Dua aktivis Walhi yang ditangkap belum dibebaskan.

***

Kronologis Penangkapan Paksa Aktivis WALHI, 11 Mei 2009

Jam 09.00 Wita – sekitar dua ratusan wakil nelayan dari 17 propinsi dan 4 negara di Asia Tenggara menuju ke pinggir pantai Malalayang di depan Kolongan Beach Hotel. Mereka yang tergabung dalam Aliansi Manado akan menyampaikan solidaritas kepada nelayan-nelayan Sulut yang datang dengan 21 kapal dari berbagai wilayah. Bersama-sama mereka membacakan membuka Deklarasi Manado. Kawasan pinggiran pantai Malalayang adalah juga kawasan pedagang kaki lima.

Jam 09.30 Wita - Perwakilan nelayan secara bergantian menyampaikan pesan dan solidaritasnya, serta tak lupa menunjukkan fakta-fakta krisis yang dialami oleh nellayan.

10.00 Wita - Satu kompi polisi dengan truk dan puluhan intel mendatangi tempat kegiatan.

10.15 Wita – Peserta aksi solidaritas mulai menyanyikan lagu-lagu tradisoal ne;layan, dimuali dari nelayan Riau. Dilanjutkan, nelayan Manado.

10.25 – Wita Polisi mendesak dihentikannya nyanyian dan melarang menggunakan organ dan mike

10.30 Wita – Sekitar 11 kapal nelayan merapat ke pantai menuju tempat kegiatan. Mereka mendapat kawalan ketat kapal patroli polisi. Ada 2 kapal patroli polisi menghadang 5 perahu nelayan tradisional. Pak Rudy, pimpinan nelayan Arakan melakukan negosiasi dengan polisi, yang akhirnya kapal-kapal tersebut diijinkan merapat.

10.33 Wita. Ada sekitar 10 perahu nelayan datang lagi, juga dikawal kapal aparat

10.45 Wita - Aparat mulai mendesak para nelayan meninggalkan lokasi. Seluruh aparat langsung membentuk barisan mendesak nelayan, sehingga hanya tersisa sedikit tempat berdiri.

11.00 Wita, peserta solidaritas sepakat kembali ke hotel meneruskan kegiatan, Tiba-tiba polisi menangkap dan menaikkan beberapa peserta solidaritas, termasuk dua aktivis Walhi, Berry Nahdian F dan Erwin Usman. Beberapa saat terjadi tarik menarik antara aparat dan anggota nelayan, tapi dengan paksa Polisi berhasil membawa dua aktivis tersebut. Polisi bermaksud merampat atribut aksi tapi berhasil dihalangi, setelah negosiasi panjang.

11.30 Wita - Polisi mendatangkan seorang ibu, sang Polisi bilang bahwa ibu itu adalah pemilik tempat lokasi. Polisi meminta agar si ibu menyampaikan keberatannya terhadap kegiatan solidaritas tersebut.

Padahal, dua minggu sebelum penyelenggaraan WOC-CTI, pedagang pisang goreng dan makanan kecil di sepanjang pantai Malayang dibersihkan aparat pemerintah dan keamanan. Ada 100 lebih kios pedagang yang digusur.

17.00 Wita – Dua aktivis Walhi yang ditangkap belum dibebaskan.

Sumber:
Aliansi Manado, www.jatam.org/aliansi-manado
WALHI/ FoE, JATAM, KIARA, Perkumpulan KELOLA, YSN, AMMALTA, Institut Hijau Indonesia, KPNNI, SINAR, PKP2M, SEAFish, COMMIT, KAU, ICSF

Kontak media Luluk uliyah 08159480246

Perjalanan Eksploitasi Sumber Daya Alam Kal-Sel

Perjalanan Eksploitasi Sumber Daya Alam Kal-Sel
(Ditulis oleh Dirilis Ulang Oleh: Ikhsan Bhuana/374)

Perjalanan Eksploitasi Sumber Daya Alam di Kalsel seakan tidak mau berhenti, dari suatu motif ke motif lain. Jika merujuk sejarah eksploitasi yang ada, di mulai dari masa kolonial sampai sekarang tentunya akan terutai bagaimana alam di kalsel terus dikuras. Mulai dari masa kolonial & masa kerajaan Banjar, perubahan hutan untuk perkebunan lada, kemudian dari lada ke pertambangan, kemudian hutan di konversi menjadi perkebunan karet, hutan di jadikan kawasan produksi kayu.

Pada masa kemerdekaan sebelum masa orde baru, alam kalimantan Selatan sedikit di istirahatkan. Pada orde barueksploitasi dilanjutkan kembali, dimulai dengan pengurasan hutan oleh kegiatan HPH pada akhir tahun 60-an dan terus menuju kebangkrutan hingga sekarang. Babak selanjutnya kegiatan Hutan Tanaman Industri dengan alasan untuk rehabilitasi dan mencukupi kebutuhan industri. Hampir secara bersamaan perkebunan besar kelapa sawit dan pertambangan batubara menambah beban ekologis Kalimantan Selatan pada pertengahan 80 –an dan mencapai puncaknya pada awal 2000-an. A. Masa kolonial : Revolusi Industri di Eropa pada abad ke- 18 membawa perubahanbesar bukan cuma di eropa tapi juga berpengaruh pada bagian belahan bumi lainnya termasuk di Indonesia yangmenjadi daerah jajahan Belanda. Penemuan kapal dengan menggunakan mesin uap menyebabkan Belanda pada
pertengahan abad ke- 19 sudah menggunakan kapal uap sebagai pengganti kapal layar. Mula-mula kapal uap yang memakai roda berputar di bagian sisi kiri kananya, dan paling akhir memakai baling-baling biasa. Kapal-kapal uap ini memakai batu bara sebagai sumber energi yang di impor dari Eropa. Semakin banyak kapal uap dan industri di eropayang menggunakan batu bara menyebabkan permintaan batu bara menjadi naik pula disisi lain import dari eropa tidak begitu lancar. Belanda di Kalimantan Selatan yang gentol memonopoli perdagang lada dan mengangkutnya dengan menggunakan kapal uap membutuhkan stok batu bara yang banyak. Permintaan pasar eropa terhadap batu bara membuat Belanda ingin melakukan penambangan batubara bukan Cuma untuk memenuhan kebutuhan mereka tapi juga untuk di jual. Mulailah Belanda menyusun stategi dan mencari sumber-sumber tambang batubara. Tambang Batu Bara Oranje Nassau Kalimantan Selatan di pandang oleh Pemerintah Kolonial Belanda sebagai sumber potensi lada dan potensi pertambangan. Potensi tambang yang menjadi incaran pemerintah Belanda pada waktu itu adalah intan dan batu bara. Belanda memperoleh informasi bahwa di daerah Riam Kiwa ditemukan lapisan batu bara. Informasi ini menyakinkan Belanda dan sejak itu perhatian terhadap Kerajaan Banjar lebih intensif. Pada waktu itu di Kalimantan Selatan, kerajaan Banjar masih berkuasa dan dipimpin oleh Sultan Adam. Sistem di kerajaan Banjar mengatur adanya sistem tanah Apanase. Apanase merupakan istilah terhadap tanah milik kerajaan banjar yang diberikan konsesi
pengelolaannya kepada orang atau kelompok berlangsung antara tahun 1826-1860. Sultan mempunyai hak untuk mengatur produksi yang dihasilkan dari penggarapan tanah sesuai dengan adat kerajaan turun temurun. Tanah apanase kebanyakan diberikan kepada keturunan dan sanak saudara kerajaan, dengan pertimbangan sebagai pengganti pembanyaran gaji mereka. Sistem apanase inilah menyebabkan Belanda tidak bisa langsung dapat menguasai tanah untuk kegiatan pertambangan. Belanda kemudian menyewa tanah apanase milik pangeran Mangkubumi Kencana.

Perjalanan Eksploitasi .... (bag...2)

Pada masa Sultan Adam berkuasa ada tiga orang yang berpotensi menjadi pengganti yaitu Sultan Tamjidilah, Sultan Hidayatullah dan Sultan Anom. Di keraton telah terbentuk kubu-kubu di tiga orang calon pengganti tersebut. Sultan Tamjidilah adalah turunan tertua Sultan Muda Abdurahman dari ibu seorang turunan cina yang walaupun berhak secara keturunan namun di tentang oleh kaum keraton dengan alasan bukan “tutus” karena lahir dari seorang ibu yang bukan orang banjar. Sultan Hidayatullah merupakan anak ke dua Sultan Muda Abdurahman dari ibu yang merupakan keturunan keraton. Sedangkan Sultan Anom merupakan anak dari Sultan Adam namun sifatnya jelek sehingga tidak didukung oleh kaum keraton dan ulama banjar. Pihak Belanda telah memperhitungkan bahwa dari ketiga kelompok yang bersaing ini, hanya dari Pangeran Tamjidillah-lah yang dapat diharapkan keuntungan itu, dan dari dialah diharapkan akan memperoleh konsesi tambang batu bara “Oranje Nassau”. Pada tanggal 8 Agustus 1852 Pangeran Tamjidillah diangkat menjadi Sultan Muda oleh Pemerintah Belanda merangkap Mangkubumi. Dan setelah sultan Adam meninggal Tamjidilah di jadikan sultan Kerajaan Bajar.

Belanda dan Sultan Tamjidilah sudah membangun konsesus dalam mendapatkan tanah apanase di Pengaron sebagai wilayah pertambangan. Tersingkirnya Pangeran Hidayatullah yang didukung oleh kaum ulama dan keraton serta telah mendapat wasiat dari sultan Adam sebagai Sultan menyebabkan terjadi pergolakan di kerajaan Banjar. Belanda coba mengatasinya dengan mengangkat Pangeran Hidayat sebagai Mangkubumi pada 9 Oktober 1856. Namun tindakan Belanda harus dibayar mahal dengan diharuskannya Pangeran Hidayatullah menandatangani persetujuan pemberian konsesi tambang batu bara kepada Belanda 30 April 1856. Pangeran Hidayat menyadari bahaya pemberian konsesi tambang batu bara ini, tetapi dia tak berdaya menghadapinya apalagi setelah Belanda menempatkan serdadunya di pusat-pusat tambang batu bara mereka.

Perjalanan Eksploitasi .... (bag...3)

Mendapatkan Buruh Murah Melihat kenyataan bahwa tambang batu bara ini mendatangkan keuntungan yang banyak bagi Belanda, Belanda mempertajam permainan politiknya. Residen yang berkedudukan di Banjarmasin ditugaskan untuk mendapatkan tenaga kerja murah. Yaitu dengan mencari orang yang mempunyai hutang dan melakukan tipu muslihat agar orang berhutang. Dalam hukum yang dianut dalam Kerajaan Banjar orang yang terhutang itu adalah setengah budak. Sumber lainnya adalah mendatangkan buruh tambang dari Pulau Madura. � Meminalisasikan Pajak Sebagaimana aturan kerajaan Banjar bahwa pengelola tanah apanase
diharuskan membayar beberapa pajak. Jika semula tahan apanase yang dikelola rakyat, pajak beragam mulai dari uang sampai dengan natura. Namum ketika Belanda yang mendapatkan apanase, mereka berupaya seminimal mungkin membayar pajak ke Keraton Banjar. Salah satu upayanya dengan mempekerjakan para budak dan membuat perjanjian dengan hanya membayar uang sewa. Penutupan Pertambangan Di Pengaron Aksi penutupan pertambangan batubara kolonial Belanda dimulai dari reaksi petani yang terkenal dengan gerakan muning. Gerakan ini pula lah yang menjadi titik awal perang Banjar yang dimulai pada tanggal 18 April 1859. Penyerangan terhadap Oranje Nassau dipimpin langsung oleh Pangeran Antasari dibantu oleh Pembekal Ali Akbar, Mantri Temeng Yuda Panakawan atas persetujuan Pangeran Hidayatulah. Kenapa terjadi gerakan petani ini lalu bagaimana peran sesungguhnya Pangeran Hidayatullah terjadi belum ada informasi yang jelas dan perlu penggalian lebih lanjut. Peperangan terjadi di wilayah pertambangan ini, pasukan Belanda berperang dengan melibatkan sekitar 165 buruh tambang batu bara. Perang ini menyebabkan banyak buruh tambang yang meninggal dan 20 orang Belanda yang menjadi korban diantaranya Wijnmalen direktur tambang batu bara Kalangan, Ir. Motley, Opzichter School Boodt dan lain-lain. Pertambangan ini akhirnya ditutup sekitar bulan Juni 1859 setelah beroperasi kurang lebih 10 tahun.

Perjalanan Eksploitasi .... (bag...4)

Pertambangan di Pulau Laut Risiko seperti yang dihadapi oleh site pertambangan di daerah Martapura (Pengaron) itu tidak mengecilkan semangat para investor untuk menanamkan modalnya pada usaha pertambangan Batubara, karena prospeknya yang kelihatan cerah. Walaupun kompetisi di pasaran terjadi dengan batu bara yang diproduksi Inggeris, namun Belanda optimis bisa memenangkannya. Hal ini dikarenakan mereka bisa menekan harga jual karena belanda mililiki kapal-kapal yang mempunyai daya angkut besar sehingga dapat menekan harga angkutan dari Asia ke Eropa. Pada tahun 1903 telah di didirikan Perusahaan Pertambangan Batubara oleh Belanda di Pulau Laut. Modal yang semula direncankan 180.000 gulden dinaikkan menjadi 2 juta gulden untuk membuat riset tentang situasi geologi daerah ini. Dari laporan ini banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di Pulau Laut. Belanda juga telah menyiapkan hal-hal pendukung sehingga pada investor dapat bekerja dengan baik. Perusahaan Tambang Pulau Laut (De Steenkolen-Maatschappij ‘Poeloe Laoet’) mengeksploitasi batu bara di Semblimbingan Pulau Laut membuat jalan angkut sepanjang 5 kilometer ke Pelabuhan Stagen yang berjarak 5 kilometer. Produksi dari site di Pulau Laut sebanyak 80.000 ton per tahun 1905. Pada tahun 1908 kemampuan produksi maksimum tercapai. Jumlah pegawai bertambah dari 150.000 orang kuli menjadi 2,300 orang kuli pada tahun 1910. Pulau Laut menjadi kekuatan ekonomi yang besar, menjadi salah satu daerah tambang batu bara terbesar di wilayah jajahan Belanda. Pada tahun 1912 pertambangan itu menghasilkan 165.000 ton. Keberhasilan
Pulau Laut sebagai eksportir batu bara didukung oleh lokasi pelabuhannya Stagen yang terletak dalam jalur pengapalan besar yang mudah dilalui berbagai macam kapal dari Makassar.

Perjalanan Eksploitasi .... (Tamat)

Tak terkecuali objek wisata gunung Tutupan dan Gunung Jejer Walu yang berbatasan dengan Tabalong. “Kegiatan pertambangan juga banyak menutup DAS, sehingga membuat genangan air.
Bahkan pertanian dan perkebunan warga selalu dikalahkan jika ada lahan yang mengandung tambang mineral. D. Pasca-Suharto Terdapat perbedaan yang cukup besar tentang skala dan tingkat eksploitasi di masa sebelum dan sesudah kebijakan otonomi daerah diberlakukan. Pada masa setelah regim Orde Baru berganti, total ijin Kuasa pertambangan masih (yang telah?) dikeluarkan pemerintah pusat, yaitu 37 buah kuasa pertambangan dengan total luasan 131.258 Ha. Sejak kebijakan otonomi daerah diberlakukan, pemerintah dalam hal ini Dirjen Pertambangan ? mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 75/2001 yang memberikan kewenangan kepada para bupati untuk mengeluarkan izin pertambangan berupa Kuasa Pertambangan (KP).
Sejak itulah setiap kabupaten seakan berlomba lomba mengeluarkan ijin pertambangan. Banyak KP pertambangan dengan ukuran kecil diberikan pemerintah kabupaten. Obral KP“100” banyak dikeluarkan pemerintah kabupaten dengan ukuran 100 hektar-an.
Sampai dengan tahun 2005 saja, enam bupati di Kalsel sudah mengeluarkan ijin Kuasa Pertambangan (KP) kepada 326 perusahaan pertambangan. Namun data mengenai siapa perusahaanya, berapa luasan dan dimana lokasi tambangnya pada saat ini masih sulit di dapatkan secara resmi oleh tim studi. Sedangkan berdasarkan data yang dikeluarkan Dinas Pertambangan Propinsi per-November 2004 sedikitnya terdapat 267 perusahaan dalam berbagai tingkatan. Model Pertambangan skala kecil yang sudah dikembangkan sejak tahun 1990 kemudian dilembagakan dalam sebuah Keppres RI No. 127 Tahun 2001 Tentang Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau besar dengan syarat kemitraan. Salah satunya mengatur Pertambangan Skala kecil, inilah juga yang memiju lajunyajumlah kuasa pertambangan pada masa otonomi daerah karena orang/kelompok usaha mendapat kemudahan membuat unit usaha pertambangan dan tentunya didukung oleh kemudahan dari pemerintah (lihat tipologi pertambangan). Salah satunya adalah pemerintah kalimantan selatan memberikan fasilitas jalan negara sebagai jalan angkut batu bara. Banyak KP yang ternyata tumpang tindih dengan konsesi pertambangan lainnya seperti PKP2B. Banyaknya permasalahan konflik lahan antar pengusaha mengenai tumpang tindih lahan menyebabkan pemerintah mengeluarkan SURAT Edaran (SE) Nomor 1614 Tahun 2005 tentang ketentuan agar kepala daerah tidak membuat izin KP. Namun akhir tahun 2006 surat ini dicabut (apa tahu cerita dibalik ini?) dan pemerintah kabupaten di perbolehkan lagi mengeluarkan ijin Kuasa Pertambangan. (angka berapa persen lahan kabupaten di kalsel memiliki konsesi pertambangan, dugaannya sekitar 40 – 50%).
Daftar Pustaka : Tulisan ini sebagian besar merujuk dari Buku Sejarah Kalimantan Selatan edisi soft file pada bab zaman baru Dikutip pada Buku Sejarah Banjar pada bagian zaman baru hal 158 Dikutip pada Buku Sejarah Banjar pada bagian zaman perintis kemerdekaan hal 20 Dikutip pada Buku Sejarah Banjar pada bagian zaman baru hal 158 Lihat struktur klas masyarakat di kerajaan Banjar Merujuk dari kesepakatan dari Mangkubumi Pangeran Hidayat dan Kolonel Andresen untuk memulihkan keadaan. Dengan Siasat menempatkan Pangeran Hidayat sebagai Sultan dan menurunkan Pangeran Tamjidillah pada tanggal 25 Juni 1859 karena Belanda menilai penyerangan tambang merekaberkaitan dengan kekuasaan di Kerajaan Banjar. Pangeran Hidayatulllah dinilai sebagai tokoh penting dalam penyerbuan ke tambang mereka sehingga harus di jinakkan. Dikutip pada buku sejarah kalimantan selatan bagian zaman baru hal 72-73
Dikutip pada buku sejarah kalimantan selatan bagian zaman perintis kemerdekaan hal 20 Dikutip pada buku sejarah Kalimantan selatan bagian zaman baru hal 73 J. Thomas Lindblad, op.cit. hal. 89-90. Dalam buku sejarah kalimantan selatan bagian zaman perintis kemerdekaan hal 21 Sejarah Ringkas Industri Energi dan Sumber Daya Mineral di Indonesia, diambil dari website ESDM Sejarah Ringkas Industri Energi dan Sumber Daya Mineral di Indonesia, diambil dari (www.kompasborneounlam.org http://kompasborneounlam.org Powered by: Joomla! Generated: 16 December, 2008, 07:07 ) website 1 Statistik kehutanan Kalsel97/98 2 Seperti yang di tuturkan Ka. Biphut Wil. V Kepada Kalimantan Post 14 Juni 00 3 Banjarmasin Post 2 Agustus 1998 Lihat laporan Advokasi perkebunan besar kelapa sawit Dayak Samihim dan Laporan Studi Sistem Hutan Kerakyatan Walhi Kalsel, 1998-1999 Sewaktu itu dijabat oleh Bupati Sukardhi yang merupakan bupati carateker yang tak berwenang mengeluarkan produk keputusan prinsip seperti mengeluarkan izin KP. izin KP tersebut juga tidak berpedoman pada asas-asas umum penyelenggaraan negara sesuai dengan pasal 20 ayat (1) UU No 32/2004. Izin KP yang dikeluarkan juga tak memuat ukuran skala yang ditetapkan oleh PP No 32/1969 tentang ketentuan pokok pertambangan. Menurut putusan peta lampiran, lokasi kegiatan meliputi sungai Batulaki.
Padahal melakukan kegiatan di sempadan sungai tak diperkenankan oleh UU No 23/1997 tentang lingkungan hidup.Radar Banjarmasin, 15/10/2006 Konflik Di Daerah Pertambangan, LIPI 2004 Banjarmasin Post, 07/08/2006

(www.kompasborneounlam.org http://kompasborneounlam.org Powered by: Joomla! Generated: 16 December, 2008, 07:07)

TAMAT

Ekonomi Politik Pengelolaan SDA di Hutan P MERATUS

Ekonomi Politik Pengelolaan SDA di Hutan P MERATUS
(Wednesday, 16 August 2006) - Contributed by MMCM Team - Last Updated (Wednesday, 16 August 2006)

H. Syaifullah Tamliha, S.Pi (Anggota DPRD Kalimantan Selatan)
disampaikan dalam Seminar Interaktif “Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan Pegunungan Meratus yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat" Oleh YCHI-Permada Kalsel-PIM Malaris-Dinas Kehutanan Kalsel-Pemko Banjarbaru-The Gibbon FundationAula Gawi Sabarataan, Banjarbaru, 22 April 2006 Penduduk dunia telah mencapai 6.503.937.655 jiwa. Data tersebut tercatat dalam World Population Clocks pada hari jum’at 17 Maret 2006 pukul 07:44 GMT (WITA+8). Cina merupakan penduduk terbesar dunia dengan jumlah penduduk 1.306.313.812 jiwa per Juli 2005. Urutan kedua adalah India sebesar 1.080.264.388 jiwa per Juli 2005.
Sedangkan Indonesia dicatat berpenduduk 241.973.879 jiwa per Juli 2005 dengan perbandingan jenis kelamin laki-laki dan perempuan 1:1. Secara teoritis ”movement penduduk” akan berdampak pada degradasi lingkungan, sebab kerusakan lingkungan berasal dari kebutuhan energi yang dibutuhkan oleh penduduk dari berbagai Negara. Pada negara berkembang energi utama adalah Biomas berupa tumbuan dan hewan. Sedangkan Negara maju energy utamanya adalah bahanbakar fosil (BBM/Gas) dan energi listrik berupa PLTA dan PLTN (Biomas mulai ditinggalkan). Sumber energi utama terdapat diberbagai Negara, termasuk Indonesia ”wabil khususan” Kalimantan Selatan. Kita bersyukur sumber daya alam (SDA) di Kalimantan Selatan tersedia berlimpah ruah dan beraneka ragam. Saat ini, setelah minyak bumi yang habis Terkuras, Kalimantan selatan merupakan ”penyetor” terbesar di Indonesia dari SDA batu bara, dengan dominasi terbesar oleh ”investor?” melalui PT. Adaro Indonesia, PT. Arutmin Indonesia, dan PT. Bahari Cakrawala Sebuku (CBS). Potensi batu bara sebagai SDA yang tidak pulih di Kalimantan Selatan diperkirakan + 3 milyar ton. SDA lainnya adalah biji besi dengan perkiraan deposit sebesar + 12 juta ton. Smentara SDA yang ”masih” bisa pulih adalah kayu yang sementara ini sudah hampir habis terkuras di Kalimantan Selatan.
Dampak yang muncul dari otonomi daerah dengan segala dekonsentrasi kebijakan yang diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah (Kepala Daerah dan DPRD) telah banyak mengubah Tata ruang di Kalimantan Selatan.
Bupati/Walikota dan Gubernur di beri kewenangan untuk menerbitkan Kuasa Pertambangan (KP). Akibatnya, ratusan KP telah terbit yang didominasi oleh KP dari Bupati. Celakanya, penerbitan KP olrh Bupati sebagian besar tidak ditembuskan kepada Gubernur dan Menteri ESDM, sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadi tumpang tindih KP, seperti yang terjadi pada PKP2B PT. Borneo Indo Bara di Kabupaten tanah Bumbu ”telah terbit” 37 buah KP di atas lahan yang sama yang diterbitkan oleh Bupati setempat. Otonomi daerah telah menimbulkan keinginan dari pemerintah daerah untuki meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akibatnya SDA yang terbiasanya terkuras untuk meningkatkan PAD tersebut adalah sector pertambangan sebagai energi yang dibutuhkan oleh berbagai negara dan kepentingan domestic. Meski demikian Kalimantan Selatan sampai saat ini tidak memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang perijinan pertambangan yang sangat diperlukan. Pada sisi lain, pabrik pengolah kayu dari ”kelas kakap” sampai dengan ”kelas teri” telah kekurangan bahan baku kayu. Akibatnya ”semoga dapat dihindari”akan terjadi PHK + 30.000 karyawan pada perusahaan pengelola kayu. Sebuah angka fantastis terjadinya ancaman pengangguran di Kalimantan Selatan.
Selain itu, pengusaha kecil atau menengah dari industri mebel atau furnitue kesulitan memperoleh bahan bakuakibat penertiban ”illegal logging”. Karena SDA tersebut (kayu dan bahan tambang) merupakan ancaman serius bagi & rdquo; keperawanan” hutan di Meratus, maka kita harus mengantisipasi secara dini. Pada hakekatnya kegiatan tambang terdiri atas 3 (tiga) hal yang berurutan:
1. Membabat hutan
2. Menggunduli hutan
3. Penggalian lobang-lobang besar
Sampai saat ini, kita tidak mengetahui cara yang akan dilakukan oleh perusahaan tambang yang beroperasi di Kalimantan Selatan untuk menutup lobang-lobang besar yang menganga. Seharusnya sebelum mengakhiri kegiatan
tambang dengan menutup lobang-lobang besar dan cukup dalam. Kita tidak menginginkan perusahaan tambang di daerah ini pada saat PKP2B-nya berakhir, hanya melakukan ”statement” pengakhiran tambang.
Melalui perusahaan PKP2B kita besyukur telah pula memberikan kontribusi bagi PAD Kalimantan Selatan beserta Kabupaten/Kota melalui royalty 4,5% dari total 13,5% (4,5% untuk daerah juga termasuk membayar pajak 13,5% royalty tersebut) sisanya dibagi kepada daerah penghasil dan Kabupaten/Kota se- Kalimantan Selatan. Namun sangat disayangkan dan bahkan ”mengecewakan”, royalty tersebut tidak mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah ini. Masyarakat disekitar tambang lebih banyak mendapatkan ”hirupan udara yang berdebu” dan menunggu ”kiriman banjir” setip tahunnya. Hal ini ironis dengan para pemegang saham yang hanya ”ungkang-ungkang kaki” di Jakarta menjual saham yang perusahaannya berada di Kalimantan Selatan atau Kalimantan Timur 3,2 milyar USD setara dengan + Rp 27 Triliun atau setara dengan + 27 tahunAPBD Kalimantan Selatan.
Sungguh sangat disayangkan, kita tidak mengadop

KPU pusat =>hasil PEMILU Legeslatif 2009

http://m.kompas.com/news/read/data/2009.05.10.03595516

di JAKARTA, KOMPAS com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya menetapkan hasil perolehan suara nasional pemilu legislatif 9 April lalu. Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary langsung membacakan perolehan suara nasional 44 partai peserta pemilu, menetapkan dan mengesahkannya.

"Hasil penghitungan suara pemilu DPR yang dilaksanakan sejak 26 April hinggal 9 Mei 2009 ditetapkan dan dinyatakan sah," demikian Hafiz menetapkan hasil pemilu.

Hasil akhir, jumlah suara total 104.099.785.
Berikut adalah hasil keseluruhan perolehan suara 44 partai politik berdasarkan nomor urut, nama partai, perolehan suara dan persentase suara :

1. Partai Hanura 3.922.870 (3,77)

2. PKPB 1.461.182 (1,40)

3. PPPI 745.625 (0,72)

4. PPRN 1.260.794 (1,21)

5. Gerindra 4.646.406 (4,46)

6. Barnas 761.086 (0,73)

7. PKPI 934.892 (0,90)

8. PKS 8.206.955 (7,88)

9. PAN 6.254.580 (6,01)

10. PPIB (0,19)

11. Partai Kedaulatan 437.121 (0,42)

12. PPD 550.581 (0,53)

13. PKB 5.146.122 (4,94)

14. PPI 414.043 (0,40)

15. PNI Marhaenisme 316.752 (0,30)

16. PDP 896.660 (0,86)

17. Pakar Pangan 351.440 (0,34)

18. PMB 414.750 (0,40)

19. PPDI 139.554 (0,13)

20. PDK 669.417 (0,64)

21. Republika-N 630.780 (0,64)

22. Partai Pelopor 341.914 (0,33)

23. Golkar 15.037.757 (14,45)

24. PPP 5.533.214 (5,32)

25. PDS 1.541.592 (1,48)

26: PNBK 468.696 (0,45)

27. PBB 1.864.752 (1,79)

28. PDI-P 14.600.091 (14,03)

29. PBR 1.264.333 (1,21)

30. Partai Patriot 547.351 (0,53)

31. Demokrat 21.703.137 (20,85)

32. PDKI 252.293 (0,31)

33. PIS 320.665 (0,31)

34. PKNU 1.327.593 (1,43)

41. Partai Merdeka 111.623 (0,11)

42. PPNUI 146.779 (0,14)

43. PSI 140.551 (0,14)

44. Partai Buruh 266.203 (0,25)

Tenaga kerja adaro(dialog dengan PT.Adaro) bag 3.

Sambungan bag 2
(Tenaga kerja adaro dialog dengan PT.Adaro)



TANGGAPAN :
�Benar. Proses perekrutan pegawai dilaporkan setiap bulannya ke Dinas Tenaga Kerja.
�Jumlah alat berat sudah dilaporkan ke Pemda.
�Apabila yang menjadi calo penerimaan pegawai dari intern perusahaan akan ditindak secara hukum.
�Tujuan Bintalsik sebagai penyegaran dan akan dipertimbangkan masalah batas usia maksimal
�Setiap perusahaan mempunyai kebijakan CSR (Coorporate Social Rensponsibility) = Tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat, sehingga perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat lokal.
�Jalinan komunikasi dengan LSM akan diintensifkan

Pertemuan ini baru pertama kali diharapkan dapat berkelanjutan baik itu dilingkungan pemkab Tabalong dan sebagai mediasi, dengan masyarakat dan lsm. Adaro harus terbuka dan siap menerima saran dan keritikan. Adaro bukan yang super big power namun perlu di sadari tidak saja kami, namu pemerintahan dan adaro pasti bisa salah dan hilap.
Asumsi selama ini LSM diam sebenarnya salah. Ada beberapa kreteria dan alasan, seperti :
1. Apa permasalahan tersebut tidak bertentangan hukun?
2. Apakah kebenaran permasalahan?
3. Untuk kepentingan pribadikah atau kelompok?
4. Apakah output akan ada yang memanfaatkan secara pribadi/kelompok tertentu.
5. Dan banyak hal yang menjadi kelayakan-kelayakan sebuah kewajaran.

Pada pertemuan ini dirasa tidak/kurang menyentuh tentang kesejahteran karyawanya. Bagai buah simalakama mau di tolak pertemuan ini hawatirnya tidak dapat terpenuhi.
Mudahan dapat dijadwalkan untuk membahas lebih lanjut.
Berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh LangsaT, seperti:
1. Gaji masih kurang mewakili dari kebutuhan/kelayakan
2. Tunjangan kesehatan dan lainya(tunjangan jasa)
3. Karir lokal di rasa masih berat
4. Dan lain-lain

Bagaimana dapat mensejahteraan masyarakat apabila karyawan pun merasa masih kurang sejahtera.

Kata sepakat pasti tidak pernah ketemu selama masing-masing pihak bersikeras.

Kadang yang menjadi pembicaraan "ngeradau" akan menjadi besar apabila di flow up.
Baik tidaknya flow up tersebut adalah dari pemegang pembicara(negosiator)

Demokrasi bukan trasi,
Kebebasan bukan kebablasan.

Di notelensi :
Kesbang linmas Kabupaten Tabalong dan ditambahkan (edit) oleh Erwan Susandi, SE (LangsaT)
Dipublikasikan www.langsatborneo.blogspot.com

Tenaga kerja adaro(dialog dengan PT.Adaro) bag 2.

Sambungan bag 1
(Tenaga kerja adaro dialog dengan PT.Adaro)


Sanggahan tanggapan :
.Saya sadar penyaji(PT ADARO INDONESIA & PARTNERS) disini bukan alat pemuas namun kami berharap agar mendekati kepuasan
.Maksud dari penyakit tambang (masyarakat yang tidak mau kerja dan masyarakat tidak kerjaditambang) adalah membuat solusi mobil yang keluar tambang harus bersih debu tambang atau dibedakan mobil tambang dan luar tambang dan mohon karena jalan agak sempit jangan memakai bis yang besar sehingga menggangu jalan raya
.Apabila ada temuan MAFIA PENERIMAAN TENAGA KERJA harus dilaporkan(tujuan pelaporan)
.Saya merasa pertanyaan ada yang tidak dijawab dan tidak memuaskan.

2.Muriadi, Sp (Fokal=Forum Kajian Lingkungan) :
�adaro harus berani memberantas dengan adanya �MAFIA PENERIMAAN TENAGA KERJA� (Rp.5jt s/d 15Jt)
�Daripada tidak memberikan kapasitas pekerja masyarakat TAbalong mendingan Rp.2.000,-/Ton untuk sumbang pihak ke3 untuk pemerintah Tabalong

TANGGAPAN :
�Dijamin dari intern perusahaan tidak terdapat mafia ketenagakerjaan. Diharapkan apabila ada info mengenai Mafia tersebut agar diberitahukan ke pihak perusahaan. Masalah Rp. 2.000,- / ton untuk masyarakat akan dipertimbangkan dan ditampung dulu.
�Proses test dilakukan oleh pihak independen jadi tidak ada kemungkinan adanya mafia ketenagakerjaan. Hasil test murni dari usaha calon karyawan.

3.Erwansyah, SP (H.A.K=Habitat Alam Kalimantan)
�Dengan Tertundanya rapat beberapa kali. adaro lebih kuasa daripada Pemerintah Daerah diihat pada pengaturan jadwal pertemuan
�Pada pertemuan ini pihak adaro sedemikan banyak ini hanya 3 orang yang berasal dari orang asli Tabalong
�Apabila ada bukti bahwa mafia ketenagakerjaan di perusahaan apa tindakan perusahaan?
�Bagaimana kalau perekrutan karyawan menggunakan Akta Kelahiran?

TANGGAPAN :
�Dalam menghadapi rapat ini pihak perusahaan harus dengan persiapan yang matang sehingga tertunda.
�Salah satu tujuan didirikannya PT. ADARO di Tabalong adalah ikut menyejahterakan masyarakat Tabalong.
Misi adaro :
-Menjadikan adaro perusahaan terkemuka di republik Indonesia
-Mengembangkan karyawan
-Bermitra dengan suplayer lokal dan non local
-Mengembangkan Daerah dan Nasional
-Memberi nilai pemegang saham
�laporan masalah mafia ketenagakerjaan harap dilaporkan ke bagian humas masing � masing perusahaan untuk selanjutnya ditindak. Dan apabila ada yang terbukti akan diproses secara hukum.
�Masalah penerimaan pegawai kami tidak bisa membatasi dari pihak luar karena semua orang mempunyai hak yang sama dalam hal melamar pekerjaan, tapi apabila persyaratannya memenuhi yang diprioritaskan orang lokal.

4.Camat Murung Pudak (Arianto)
�jangan KTP menjadi acuan sebagai penerimaan yang dianggap orang local, karena orang pindah dengan membawa surat pindah kami dapat membuatkan KTP. Namun yang bias menjadi acuan adalah dilihat dari riwayat hidup pendidikan atau akte kelahirannya.
�lokal yang dimaksud disini adalah Tabalong bukan Kalimantan
�Kesbanglinmas perlu memperluas pertemuan seperti ini karena banyak masyarakat tidak terhandel suaranya.

5.Herman (KBSI)
�Saya setuju dengan pendapat perusahaan yaitu karyawan lokal sekitar 60% dan karyawan non lokal 40%. Angkutan karyawan agar memperhatikan pengguna jalan.
�Untuk perekrutan tenaga supir (driver) agar persyaratan pendidikannya jangan terlalu tinggi.

TANGGAPAN:
�Tingkah laku driver yang tidak mengikuti aturan lalu lintas akan ditindak lanjuti.
�Batas minimal pendidikan SLTA untuk seorang karyawan berguna untuk kemungkinan peningkatan status kepegawiaannya di masa mendatang.

6.Muhammad Syafei (FKMT)
�LSM Kabupaten Tabalong bersedia membantu pihak perusahaan dalam menyelesaikan masalah dengan masyarakat, tapi selama ini pihak perusahaan tidak pernah melibatkan LSM.
�Definisi karyawan lokal menurut perusahaan. Pihak perusahaan diminta meadakan pelatihan bagi non skill.

TANGGAPAN :
�Kerja sama dengan LSM bisa diatur kemudian hari.
�Karyawan lokal adalah karyawan yang berasal dari daerah dimana lokasi pertambangan berada secara umumnya yang beridentitas di Kalimantan.
�Selama ini pihak perusahaan sudah mengadakan kerjasama dengan sekolah lokal dengan memberikan materi sisipan untuk kelas 3 sehingga siap menjalani test penerimaan sebagai calon operator / mekanik.

7.Herni (PEMPEL)
�Janji perusahaan waktu pembebasan lahan untuk merekrut penduduk lokal yang non skill.
�Bagaimana kalau pihak perusahaan melaksanakan pertemuan rutin dengan LSM dan wartawan.
�Agar pihak perusahaan bisa memberikan jalan keluar yang baikdan dapat diadakan pertemuan agar dapat mengambil solusi terbaik.

TANGGAPAN :
�Akan ditelusuri apakah benar ada janji perusahaan masalah perekrutan tenaga kerja waktu pembebasan lahan.
�Tenaga non skill agak berat dimasukkan ditinjau dari kematangan berpikir apabila di lapangan ada masalah keselamatan.

8.Hudrian (KIB)
�Apakah benar perekrutan pegawai dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja?
�Apakah keberadaan Jumlah Alat Berat perusahaan sudah dilaporkan ke Pemda?
�Ada kasus pencaloan pegawai dan akan disampaikan ke pihak perusahaan. Bintalsik untuk pegawai senior agar dipertimbangkan, agar tidak menjadi alasan pengunduran diri pegawai tersebut.

Tenaga kerja adaro(dialog dengan PT.Adaro) bag 1.

Tabalong,8 Mei 2009
DIALOG TENTANG TENAGA KERJA OLEH LSM/NGO TABALONG, DISNAKERTRANS,DISPERTAMBANGAN DAN PT. ADARO INDONESIA.
(DI AULA PENGHULU RASYID PEMKAB TABALONG)

AGENDA RAPAT
1.PEMBUKAAN
2.PENGANTAR PIMPINAN RAPAT
3.ARAHAN WAKIL BUPATI TABALONG
4.PEMAPARAN KETENAGAKERJAAN OLEH PIHAK PT. ADARO AND PARTNER.
5.DISKUSI / TANYA JAWAB
6.PENUTUP

# Sambutan Wabup Tabalong :
1.Yang diperlukan/dalam mengrekrut tenaga kerja berdasarkan :
-Mendesak
-Insendentil = berdasarkan skill
-Plan kerja

2.Tugas Disnakertrans terhadap tenaga kerja :
-Calon pekerja diapakan?
-Pekerja yang sudah bekerja diapakan?

3.Pertanyaan yang sering dilontarkan :
-Tenaga kerja lokal terkesan sedikit
-Level penting di adaro orang lokal sangat sedikit

Paparan awal adaro :

Proses Rekrutmen Adaro & Partners (Disampaikan dalam acara yang diselenggarakan atas Kerjasama Kesbang Linmas Tanjung dengan Adaro & Partners. Kamis, 8 Mei 2009)

Prolog
�PERKEMBANGAN PERUSAHAAN YANG MENUNTUT KETERSEDIAAN TENAGA KERJA YANG MAMPU MEMENUHI SPESIFIKASI KEBUTUHAN OPERASIONAL
�PEMENUHAN SPESIFIKASI OPERASIONAL HARUS MELALUI PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN YANG BERKELANJUTAN
Company Policies
�Mendapatkan Orang yang Tepat Pada Posisi yang Tepat (To get the Right People at The Right Job)
�Mengembangkan Kemampuan dan Karir Karyawan (To Develop People Capability and Career).
�Mengembangkan Karir dan Masa Depan Karyawan (To Develop People Career Path and Future)

Company Policies on Recruitment :
Untuk mendapatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat, perusahaan melakukan usaha :
Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat setempat dalam proses penerimaan karyawan
Penerimaan disesuaikan dengan kebutuhan dan persyaratan yang ada pada perusahaan.

Dasar Hukum
UU No 13 tahun 2003
Pasal 4 huruf b : �mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah�
Pasal 5: �Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan�

Recruitment Program:
PROGRAM MAGANG MEKANIK & OPERATOR = suatu program untuk prepare siswa-siswa lulusan SLTA yang sesuai dengan kualifikasi untuk mengikuti program magang selama 6 bulan untuk menjadi operator alat berat/Truck HD serta mekanik
�Mekanisme melalui DISNAKERTRANS Tabalong, DISNAKERTRANS Balangan dan DISNAKERTRANS Bartim
�Mekanisme melalui SMU/SMK yang ada di wilayah Tabalong, Balangan, Barsel dan Bartim
PROGRAM SKILL UP = suatu program pembekalan untuk karyawan labour supply, diseleksi sesuai kebutuhan untuk di up grade kompetensinya untuk kebutuhan perusahaan.
PROGRAM KERJASAMA DENGAN SEKOLAH = suatu program untuk prepare siswa-siswa SLTA yang akan lulus (di awal tahun ke-3) diberi materi sisipan sehingga begitu lulus akan dapat dijadikan calon operator / mekanik
JENJANG KARIER = adanya peluang untuk menduduki posisi-posisi managerial site ( G/L up ) melalui :
�Program dan seleksi Operator/Mekanik berprestasi
�Program Assesment yang dilakukan setiap tahun
�Program Internal Recruit (untuk posisi yang lebih tinggi) untuk karyawan yang berprestasi dan telah Lulus Internal Assesment.

Data Karyawan Adaro & Partners Berdasarkan Tempat Penerimaan Per April 2009
�lokal = 6.618 orang
�Non Lokal = 1.993 orang

Data Karyawan Adaro & Partners Berdasarkan Tempat Penerimaan Per April 2009
�lokal = 77 %
�Non Lokal = 23 %

SUMMARY MANPOWER PT ADARO INDONESIA & PARTNERS PERIODE APRIL 2009
�lokal � MANAGEMENT 63(20 %); STAFF 381(46 %); NON STAFF 6.17(77%)
�Non Lokal � MANAGEMENT 253(46 %); STAFF 455(54 %); NON STAFF 1.285(17%)
�Jumlah � MANAGEMENT 316 Orang; STAFF 836 Orang; NON STAFF 8.611 Orang

Tanya jawab:

Pertanyaan :
1.Erwan Susandi, SE (LangsaT=Langkah Menuju Sejahtera Tabalong) :
�Karena pertemuan ini terlalu larut ditunda maka yang sebenarnya banyak tanggapan dan saran hari ini agak berkurang
�kurang disosialisasikan kreteria karyawan dan Kriteria karyawan yang diterima oleh PT. ADARO Group.
�Banyaknya karyawan dari Tabalong di perusahaan atas dasar apa?
�Adanya kesenjangan prilaku karyawan perusahaan dengan masyarakat.
�Masalah (Penyakit tambang) pengaruh polusi terhadap masyarakat, salah satu jalan keluarnya Mobil Tambang jangan keluar. (Penyakit tambang jangan ditularkan kepada masyarakat yang tidak mau bekerja ditambangan dan dan bukan pekerja tambang)
�Angkutan Karyawan jangan terlalu besar menghambat lalu lintas umum.
�Karyawan PT.Adaro jangan terkesan sombong dan dapat berbaur dengan baik bersama masyarakat

TANGGAPAN :
�Kriteria calon karyawan tergantung dari posisi yang diminta perusahaan. Langkah�langkah sosialisasi adalah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Koran Lokal seperti Banjarmasin Post. Dasar banyaknya data karyawan lokal berdasarkan kartu indentitas. Good Mining Practice
�Mulai 2005 perekrutan sudah dilakukan secara lokal. Sosialisasi salah satunya melalui radio lokal.
�Minta diperjelas kriteria warga lokal Tabalong asli sebagai bahan pertimbangan perusahaan (dijawab Camat Murung Pudak Arianto).
�Pihak perusahaan sudah menghimbau karyawannya untuk bersikap tidak sombong.
�Mulai 2007 diadakan kerja sama dengan sekolah lokal merekrut tenaga kerja dan sampai sekarang sudah 400 orang.
�Masalah penyakit akibat polusi tambang (imbas dijalan bagi masyarakat yang tidak mau kerja ditambang dan tidak kerja ditambang) akan ditampung dan ditindaklanjuti.
(bersambung bag 2)

Biaya Promo Politik

Dari teman: iwan piliang

Promo Politik

USAI mengikuti kuliah Bill Gates di Balai Sidang, Jakarta, 9 Mei 2008, pukul 10.00. saya mampir ke sebuah ruang di kanan pintu ke luar. Di situ rupanya Bank BNI sebagai salah satu sponsor event yang diselenggarakan pemerintah dan Kadin Indonesia itu, menyediakan kopi, teh dan makanan kecil; gratis untuk undangan baik ketika datang maupun usai acara. Ada kue sus panjang, berasa coklat.
Di dalam ruangan masih banyak tampak kawan-kawan dari Kadin Indonesia dan kalangan media. Dari media, saya melihat ada kolega saya dulu di SWA, Kemal Efendi Gani, kini Pemimpin Umum. Ada Praginanto, mantan wartawan Tempo, kini Pemimpin Redaksi www.inilah.com. Ada pula Hersubeno Arief, wartawan Metro TV yang pindah ke ANTV, kini tidak lagi bekerja sebagai wartawan, tetapi sudah menjalankan usaha sendiri di bidang jasa komunikasi. Pengusaha yang kini berbisnis televisi, Eric Tohir dan Anindya Bakrie, juga tampak larut menenggak kopi.
Dari Hersubeno Arief, saya mendapatkan kabar, bahwa Soetrisno Bachir, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang melakukan kampanye dirinya dalam rangka memperingati seabad kebangkitan nasional, membelanjakan uang Rp 30 miliar.Perusahaan jasa yang mengelola dana tersebut, konon, bernama Fox, yang dikomandani oleh Rizal Malarangeng. Hasilnya, kini dapat dilihat di televisi, spot iklan Soetrisno Bachir, masing-masing berdurasi 30 detik, menghiasi layar kaca. Dalam salah satu spot iklan, isteri Sutrisno Bachir ikut serta tampil.Jika saja angka Rp 30 miliar itu dibelanjakan untuk memperbaiki bangunan sekolah SD, yang kini banyak yang rusak di seluruh Indonesia, masing-masing Rp 100 juta saja, maka 300 sekolah bisa dapat direnovasi. Jika dana itu dibelikan satu unit komputer seharga Rp 5 juta, sebagai bantuan bagi sekolah-sekolah yang tak memiliki komputer, maka 6.000 sekolah berkomputer baru.
Jika pilihan melakukan kampanye dengan jalur berbuat sesuatu yang kongkrit, bukan sebatas membeli slot iklan, akan lain cerita. Bisa jadi hal itu akan memberikan citra positif berbeda. Apalagi Soetrisno Bachir, menempatkan menterinya, Bambang Soedibyo, kader PAN, sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Sehingga berbuat bagi pendidikan, menjadi sebuah alur “meningkatkan” citra yang selanggam seirama.
Faktanya lain. Kenyataan Soetrisno Bachir tidak mengambil jalan berkegiatan kehumasan melalui langkah nyata di masyarakat. Ia memilih menebarkan iklan dalam bentuk promo ke televisi, beriklan di koran dan majalah, juga ke: billboard seukuran lapangan basket yang dipasang di Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Apakah langkah ini salah? Tidak! Agaknya hanya urusan kepatutan, sesuatu yang bisa jadi subjektif adanya.
Saya menganal Soetrisno Bachir sejak 1985, kala ia menjadi pemimpin kelompok usaha Ika Muda. Ia sempat masuk ke dunia penerbitan; menerbitkan majalah Anda Barometer Orang Sukses (BOS), di mana kolega saya kala itu menjadi Pemrednya, Mukhlis Gumilang. Ia pun menerbitkan majalah Prospek, Harian Berita Buana, majalah Aneka. Di media Trisno - - begitu ia akrab disapa - - mengalami kerugian signifikan, puluhan miliar, awal 1990-an.
Ika Muda juga pernah terjun ke bisnis tambak udang. Kini Trisno telah membangun kelompok usaha baru, Sabhira. Ia konon salah satu pemegang saham PT Bumi Resources TBk, perusahaan tambang batubara, di dalam kelompok usaha Bakrie.
Di saat bisnis ekspor batubara kini sedang berkibar, uang Ro 30 miliar, bisa jadi relatif kecil - - bagi pelaku eksportir batubara. Sebaliknya bagi rakyat kebanyakan, angka itu menjadi sebuah mimpi yang cuma ada di awang-awang. Karenanya melalui SMS saya menkonfirmasi kepada Trisno: Apakah benar belanja iklannya Rp 30 miliar? Jika benar bagaimana di saat banyak rakyat susah berbelanja iklan media?
Trisno tidak menjawab subtansi pertanyaan saya. Melalui SMS balik ia menjawab, “Kenapa bangsa kita nggak maju? Karena pikiran yang ada dalam kepala kita: iri, dengki, su’udhon (berburuk sangka), curiga, tidak suka melihat orang lain berhasil, dll … Marilah kita rubah cara berpikir kita yang positif, menggunakan mindset berkembang, dll untuk menuju Indonesia baru yang adil berkemakmuran, makmur berkeadilan …Salam.”Saya mengirim SMS balik: Sip, sepakat. Secara pribadi jika dana Rp 30 miliar dibuat untuk membantu masing-masing SD yang rusak akan sangat berarti tentu. Pertanyaan tadi berkait ke pilihan PR (public relation). Bukan urusan iri dan dengki?
“Marilah kita ber ‘fastabiqul khoiroot’ untuk rakyat dan bangsa Indonesia,” balas Trisno di-SMS-nya. Lagi-lagi ia tak menjawab subtansi pertanyaan saya.Jika saja Trisno berpikir jenaka, plus karena saya sebagai penanya adalah sosok yang dikenalnya, bisa sesungguhnya dia menjawab begini: “Ah, iya nih, bagus, terima kasih masukan Anda, kapan ya kita ngobrol, kongkow, ngopi bareng?”
Trisno tak demikian.Bila kemudian nada sumbang yang ada di pikirannya dalam membalas SMS, bila masyarakat marjinal kebanyakan menilai miring iklan Trisno, menjadi sah-sah saja adanya. Begitu juga terhadap sosok lain yang mengahmbur-hamburkan dana promosi di televisi.Jika saya teruskan kalkulasi angka, ihwal iklan tiga sosok yang kencang berpromosi kini - - ditambah dengan Prabowo, Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) dan Wiranto, Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat). Misalkan dua nama ini berbelanja iklan sama dengan dana awal promo Trisno, maka sudah berjumlah Rp 90 miliar. Itu artinya setara 18 ribu komputer berharga masing-masing Rp 5 juta yang dapat diberikan ke sekolah.

Puisi Palsu

www.bantenlink.com

warta_banten@yahoo.co.id menulis:

Selamat pagi pak, selamat pagi bu, ucap anak sekolah dengan sapaan palsu.
Lalu merekapun belajar sejarah palsu dari buku-buku palsu. Di akhir sekolah
mereka terperangah melihat hamparan nilai mereka yang palsu.
Karena tak cukup nilai, maka berdatanganlah mereka kerumah-rumah bapak dan
ibu guru untuk menyerahkan amplop berisi perhatian dan rasa hormat palsu.
Sambil tersipu palsu dan membuat tolakan-tolakan palsu, akhirnya pak guru
dan bu guru terima juga amplop itu sambil berjanji palsu untuk mengubah
nilai-nilai palsu dengan nilai-nilai palsu yang baru.
Masa sekolah demi masa sekolah berlalu, mereka pun lahir sebagai ekonom-ekonom palsu, ahli hukum palsu, ahli pertanian palsu, insinyur palsu.
Sebagian menjadi menjadi guru, ilmuwan atau seniman palsu. Dengan gairah
tinggi mereka menghambur ke tengah pembangunan palsu dengan ekonomi palsu
sebagai panglima palsu.
Mereka saksikan ramainya perniagaan palsu dengan ekspor dan impor palsu yang mengirim dan mendatangkan berbagai barang kelontong kualitas palsu. Dan
bank-bank palsu dengan giat menawarkan bonus dan hadiah-hadiah palsu, tapi
diam-diam meminjam juga pinjaman dengan ijin dan surat palsu kepada bank
negeri yang dijaga pejabat-pejabat palsu.
Masyarakat pun berniaga dengan uang palsu yang dijamin devisa palsu. Maka
uang-uang asing menggertak dengan kurs palsu sehingga semua blingsatan dan
terperosok krisis yang meruntuhkan pemerintahan palsu ke dalam nasib buruk
palsu.
Lalu orang-orang palsu meneriakkan kegembiraan palsu dan mendebatkan gagasan-gagasan palsu di tengah seminar dan dialog-dialog palsu menyambut
tibanya demokrasi palsu yang berkibar-kibar begitu nyaring dan palsu.

Sebagai catatan &renungan(phosting lama)

Sebagai catatan &renungan.
Ditengah krisis listrik Tabalong.Dengan alasan keindahan, dipasang lampu semi mercury median jalan mabu'un-tanjung kira-kira 5km ditiap 50 meter median jalan tertancap tiang lampu 2 mata kuning, 1 mata lampu kira-kira 100w. Jadi 5000 meter dibagi 50 meter = 100 tiang, dikali 2 mata lampu/tiang = 200. Seandainya 100/mata, maka 100x200=20.000 watt diperlukan. Seandainya di pakai masyarakat dengan daya 900watt maka akan dapat 22 rumah, sisanya (digit belakang koma) masa teloransi yang berguna bagi masyarakat.
Sekarang yang indah jalan sebagai ikon? Atau rumah penduduk sebagai roh masyarakat Tabalong.
Menjadi pertanyaan ini apakah mengsejahterakan masyakat?
iwan@LangsaT

10 Negara 'Musuh' Blogger

---------- Forwarded message ----------
From: Abdul Rohim
Date: Mon, 4 May 2009 14:48:23 -0700 (PDT)
Subject: [media-kalimantan] 10 Negara 'Musuh' Blogger
To:


10 Negara 'Musuh' Blogger
Santi Dwi Jayanti - detikinet

Jakarta - Tidak semua negara membebaskan rakyatnya menjadi blogger. Setidaknya ada 10 negara yang 'memusuhi' blogger. Hal ini terungkap dari daftar yang dibuat Committee to Protect Journalists yang berbasis di New York.
Pengawasan yang ketat, pemblokiran terhadap internet selama satu periode, serta perlakuan buruk terhadap para blogger terutama saat membludaknya informasi pada September 2007, mendudukkan Burma pada posisi pertama daftar tersebut.
Negara ke-2 yang menjadi 'momok' bagi para blogger adalah Iran. Di negara ini, seorang blogger muda ditahan atas tuduhan penghinaan terhadap pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Sebuah blog yang ia buat, akhirnya menuntunnya pada kematian. Bulan lalu, blogger bernama Omid Mir Sayafiini ditemukan tewas dalam sel penjaranya.
Syria menempati urutan ketiga dalam daftar, di mana para pemilik warnet harus melaporkan setiap pelanggannya.
Penahanan 21 blogger membawa Cuba di urutan ke-4. Kemudian disusul Saudi Arabia yang rajin memblokir situs.
Daftar tersebut juga diramaikan oleh Vietnam, Tunisia dan China yang memberlakukan kontrol ketat terhadap dunia maya.
Turkmenistan juga masuk dalam daftar tersebut karena saat warnet pertama di negara tersebut berdiri, warnet tersebut dijaga ketat oleh tentara.
Daftar negara yang memusuhi para blogger ditutup oleh Mesir di mana lebih dari 100 blogger ditawan di sana.
Kendati banyak ancaman yang harus dihadapi blogger jika ingin bersuara, hal ini tidak menyurutkan niat mereka untuk terus nge-blog.
Dikutip detikINET dari Guardian, Senin (4/5/2009) budaya nge-blog di negara-negara di atas justru kian menunjukkan peningkatan. Berikut daftar 10 negara 'musuh' para blogger tersebut:
Burma
Iran
Syria
Cuba
Saudi Arabia
Vietnam
Tunisia
China
Turkmenistan
Mesir

http://www.detikinet.com/read/2009/05/04/145155/1125954/398/10-negara-musuh-blogger


--
”Dikemiskinan kami perlu pencerahan-pencerahan”

U're my inspirations
"HAMBIN BASAMAAN" (pikul bersama-sama)

وَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Erwan susandi
(YM=iwan230675@yahoo.com/erwansusandi@yahoo.com)
-*--*--*--*--*--*--*--*--*-

satrio piningit???

Dipaparkan ada tujuh satrio piningit yang akan muncul sebagai tokoh yang dikemudian hari akan memerintah atau memimpin wilayah seluas wilayah �bekas� kerajaan Majapahit , yaitu : Satrio Kinunjoro Murwo Kuncoro, Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar, Satrio Jinumput Sumelo Atur, Satrio Lelono Topo Ngrame, Satrio Piningit Hamong Tuwuh, Satrio Boyong Pambukaning Gapuro, Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu.Berkenaan dengan itu, banyak kalangan yang kemudian mencoba menafsirkan ke-tujuh Satrio Piningit itu adalah sebagai berikut :
SATRIO KINUNJORO MURWO KUNCORO. Tokoh pemimpin yang akrab dengan penjara (Kinunjoro), yang akan membebaskan bangsa ini dari belenggu keterpenjaraan dan akan kemudian menjadi tokoh pemimpin yang sangat tersohor diseluruh jagad (Murwo Kuncoro). Tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai Soekarno, Proklamator dan Presiden Pertama Republik Indonesia yang juga Pemimpin Besar Revolusi dan pemimpin Rezim Orde Lama. Berkuasa tahun 1945-1967.

SATRIO MUKTI WIBOWO KESANDUNG KESAMPAR. Tokoh pemimpin yang berharta dunia (Mukti) juga berwibawa/ditakuti (Wibowo), namun akan mengalami suatu keadaan selalu dipersalahkan, serba buruk dan juga selalu dikaitkan dengan segala keburukan / kesalahan (Kesandung Kesampar). Tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai Soeharto, Presiden Kedua Republik Indonesia dan pemimpin Rezim Orde Baru yang ditakuti. Berkuasa tahun 1967-1998..

SATRIO JINUMPUT SUMELA ATUR. Tokoh pemimpin yang diangkat/terpungut (Jinumput) akan tetapi hanya dalam masa jeda atau transisi atau sekedar menyelingi saja (Sumela Atur). Tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai BJ Habibie, Presiden Ketiga Republik Indonesia. Berkuasa tahun 1998-1999.

SATRIO LELONO TAPA NGRAME. Tokoh pemimpin yang suka mengembara / keliling dunia (Lelono) akan tetapi dia juga seseorang yang mempunyai tingkat kejiwaan Religius yang cukup / Rohaniawan (Tapa Ngrame). Tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai KH. Abdurrahman Wahid, Presiden Keempat Republik Indonesia. Berkuasa tahun 1999-2000.

SATRIO PININGIT HAMONG TUWUH. Tokoh pemimpin yang muncul membawa kharisma keturunan dari moyangnya (Hamong Tuwuh). Tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai Megawati Soekarnoputri, Presiden Kelima Republik Indonesia. Berkuasa tahun 2000-2004.

SATRIO BOYONG PAMBUKANING GAPURO. Tokoh pemimpin yang berpindah tempat (Boyong / dari menteri menjadi presiden) dan akan menjadi peletak dasar sebagai pembuka gerbang menuju tercapainya zaman keemasan (Pambukaning Gapuro). Banyak pihak yang menyakini tafsir dari tokoh yang dimaksud ini adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Ia akan selamat memimpin bangsa ini dengan baik manakala mau dan mampu mensinergikan dengan kekuatan Sang Satria Piningit atau setidaknya dengan seorang spiritualis sejati satria piningit yang hanya memikirkan kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga gerbang mercusuar dunia akan mulai terkuak. Mengandalkan para birokrat dan teknokrat saja tak akan mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Ancaman bencana alam, disintegrasi bangsa dan anarkhisme seiring prahara yang terus terjadi akan memandulkan kebijakan yang diambil.

SATRIO PINANDITO SINISIHAN WAHYU. Tokoh pemimpin yang amat sangat Religius sampai-sampai digambarkan bagaikan seorang Resi Begawan (Pinandito) dan akan senantiasa bertindak atas dasar hukum / petunjuk Allah SWT (Sinisihan Wahyu). Dengan selalu bersandar hanya kepada Allah SWT, Insya Allah, bangsa ini akan mencapai zaman keemasan yang sejati. (nah lo... siapa kira-2 ya....)

Hasil Pertemuan Advokasi dan Sosialisasi Program Perencanaan Persalinan Pencegahan Dan Komplikasi (P4K)

Hasil Pertemuan Advokasi dan Sosialisasi Program
Perencanaan Persalinan Pencegahan Dan Komplikasi
(P4K)

Pelaksanakan oleh:Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan

Disusun :ERWAN SUSANDI, SE Ketua LangsaT
(Langkah Menuju Sejahtera Tabalong)

Kamis,30 April 2009; Hotel Pesona, Jl. Brigjen Hasan Basri, No.32 A Kayu Tangi Banjarmasin

Catatan lain :
1.Manfaat program/dengan tanda stiker :
- Memudahkan/menginformasikan hari/tanggal melahirkan
- Mengantisipasi kematian bayi, ibu melahirkan dan komplikasi lain
- Memudahkan petugas/masyarakat/tetangga untuk mengontrol/mengetahui dan langkah penyelamatan persalinan
2.Program akan tidak bermanfaat apabila :
- Tidak adanya dukungan dan kerjsamasa di kabupaten
- Kurangnya sosialisasi
- Pengetahuan petugas kesehatan
- Pengetahuan/informasi masyarakat
- Pendanaan program yang minim/tidak ada.
3.Kendala yang mungkin dihadapi :
- Adat-istiadat(kebiasaan)
- Sebab-sebab kehamilan yang disembunyikan
- Malu terhadap masyarakat
4.Usulan perangsang/motivasi agar masyarakat bangga memasang stiker untuk Kabupaten Tabalong
- Disosialisasikan di Perkumpulan pengajian/arisan/pusyandu/dokter dan kegiatan lain yang menghadiri adalah ibu-ibu
- Member motivasi bapak-bapak agar mendukung dan mau di kontrol istri dan dipasang stiker P4K
- Mengadakan undian berdasarkan bulan kelahiran/setelah melahirkan.

Kesimpulan:
1. Pastikan setiap ibu hamil berstiker P4K dan mempunyai buku KIA yang tersedia pada Bidan/Puskesmas/Desa,
2. Kerjasama lintas sektor dan lintas kabupaten/kota untuk mendukung kegiatan percepatan penurunan AKI & AKB pada program P4K
3. Semua persalinan harus ditolong tenaga kesehatan yang mempunyai konpenhensi kebidanan
4. Kabupaten/Kotaharus mengalokasikan dana untuk mendukung keberhasilan program percepatan penurunan AKI & AKB
5. Semua peserta pertemuan rapat dapat /harus mengsosialisasikan & mmentindak lanjuti program P4K kepada masyarakat di kabupaten/kota masing-masing
6. Perlu revitalisasi system pencatatan & pelaporan dalam kasus/penanganan komplikasi
7. SMS Center Pusat P4K Hp 0812 11 6 77 55